Riyadh, 3 Syawal 1434/9 Agustus 2013 (MINA) – Sebanyak 56 ulama Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bersama mengu
tuk penggulingan presiden Mesir yang terpilih secara demokratis Muhamad Mursi oleh militer yang di komandoi Panglima militer Mesir Jenderal Abdul Fattah Al-Sisi.
Para ulama menjelaskan bahwa apa yang terjadi di Mesir tidak diragukan lagi sebagai kudeta militer dan tindak pidana terlarang serta merupakan pelanggaran hukum internasional.
"Apa yang dilakukan oleh Menteri Pertahanan, Abdul Fattah Al-Sisi jelas merupakan pelanggaran atas keinginan rakyat yang telah dituangkan dalam pemilu," Kata para ulama dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO) yang dipantau Mi’raj News Agency (MINA), Jumat (9/8).
Dalam pernyataan yang dikirim pada Kamis (8/8), para ulama mendesak kepada pihak berwenang Mesir (pemerintahan sementara) untuk segera menggelar dialog bersama (dengan pihak pro Mursi) dalam rangka menyelesaikan konflik internalnya.
Para ulama Arab Saudi menegaskan bahwa beberapa tokoh nasional maupun internasional telah merencanakan untuk menggulingkan presiden Mursi mulai dari saat dirinya mulai menjabat pada akhir 2012.
Mereka mencatat bahwa partai politik tertentu yaitu partai Keselamatan Nasional dan Gerakan Tamarod dibentuk di Mesir dengan tujuan khusus menggulingkan pemerintah Mursi itu.
Di antara mereka yang menandatangani pernyataan itu adalah: Mohammad Naser Al-Suhaibani, Ali Bin Saeid Al-Ghamdi, Abdul Aziz bin AbdelMohsen Al-Turki, Hasan Bin Saleh Al-Hameed, Mohammad Bin Abdelaziz Al-Khodari, Mohammad Bin Sulaiman Al-Barak dan Abdelaziz Mohammad Al-Fouzan.
Sementara itu, dari Indonesia, Sekjen Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI), Bachtiar Nasir mendesak Pemerintah Indonesia mengutuk dan memprotes keras terhadap pembantaian militer Mesir terhadap warganya yang melakukan demonstrasi damai.
Menurutnya, apa yang terjadi di Mesir saat ini merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan, sekaligus pelanggaran HAM berat. Pembantaian terhadap demonstran yang berunjuk rasa damai, merupakan peristiwa paling kelam dalam sejarah demokrasi dunia.
Kemudian menurutnya, harus ada campur tangan Dunia, termasuk Indonesia, untuk menghentikan kekejaman militer Mesir, dan bersama kekuatan dunia lainnya membawa masalah ini ke Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan menyeret pelaku kekejaman tersebut ke Pengadilan Internasional.
"Mana suara negara-negara Barat yang selama ini mengagung-agungkan HAM," kata Bachtiar, melalui rilis yang dikeluarkan MIUMI, akhir Juli lalu.
Menurutnya, militer Mesir telah melakukan berbagai kesalahan. Selain mengkudeta pemerintah yang sah, militer telah membunuh secara massif terhadap rakyat yang tidak berdosa.
"Apa salahnya rakyat melakukan demonstrasi damai. Mereka menuntut hak Pemerintah yang sah dan terpilih secara demokratis, yakni Presiden Mursi dikembalikan," tegasnya. (T/P04/P02)
diambiol dari stis sebelah,,,,
